Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan otonomi daerah secara utuh pada Kabupaten/Kota telah menghapuskan keberadaan Kota Administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Banjar, sebuah Kota administratif yang terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Terdapat dua pilihan bagi Kotif Banjar yakni meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom atau kembali menjadi wilayah kecamatan, bergabung dengan daerah induknya yaitu Kabupaten Ciamis. Berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosialpolitik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, Kotif Banjar dapat meningkatkan statusnya menjadi daerah otonom jika memenuhi semua kriteria tersebut. Namun pada kenyataannya proses menuju pembentukan pemerintah kota yang otonom tidaklah berjalan mulus, karena selain memiliki faktor pendukung yang antara lain berupa letaknya yang strategis terdapat faktor kendala yang justru datang dari sebagian masyarakat Banjar sendiri yang tidak menginginkan Banjar menjadi pemerintah kota yang otonom. Walaupun pada akhirnya hal tersebut tidak menyurutkan langkah Banjar untuk merubah statusnya menjadi pemerintah kota yang otonom berdasarkan penetapan undang-undang nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Memang di awal masa pemerintahan sebagai daerah otonom, banyak pihak yang meragukan kemampuan Banjar sehubungan dengan makin pudarnya pamor Banjar semasa menjadi Kota Administratif. Namun tetap terbersit harapan bahwa di masa depan Banjar setelah statusnya menjadi daerah otonom dapat menjadi kota yang otonom dalam arti yang sesungguhnya.