Bertitik tolak dari pengertian peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang ada seharusnya sudah menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pasca perundingan WTO timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini.