Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasisparadigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya disektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebutmenciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas,tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan kebijakanpenguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukimantelah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Kemudian, apakah implementasi kebijakantingkat operasional teiah memberikan manfaat bagi pelaku pembangunan,mendorong produktivitas tanah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi.Selanjutnya, rekomendasi apa saja yang diperlukan bagi penyempurnaan kebijakantersebut agar Iebih baik.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat explanatif - evaluasi danmemakai landasan teori hirarki kebijakan (Bromley, 1989) dengan studi kasus diKabupaten Bekasi.Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahandan permukiman telah gagal mencapai sasaran yang telah diamanatkan oleh UUPA.Namun menghasilkan dampak positif terhadap program pembangunan danpermukiman di satu pihak dan dilain pihak menguntungkan bagi pengembang skalabesar serta merugikan secara sosial - ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakatsekitar, serta menambah beban dan tanggung jawab baru bagi PemerintahKabupaten Bekasi. Kegagalan kebijakan terletak pada Pemerintah itu sendiri, dantidak efektifnya pelaksanaan di Iapangan.Ketidakberhasilan kebijakan dimaksud disebabkan (a) sistim pemerintahanyang sentralisasi, (b) perumusan peraturan pelaksanaan UUPA yang kurangmemadai, (c) Implementasi kebijakan yang kurang mempertimbangkan efisiensi,pemerataan, perlindungan hukum, transparan dan (d) kegagalan Pemerintah.Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan yang lebih baik melalui peningkatankapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah: pertama, menyempurnakan danmelengkapi peraturan perundang-undangan terkait; gay, memberikankewenangan yang besar urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah; dan ketiga,menyempurnakan sistim administrasi kebijakan di bidang perizinan, pengawasan danpenertiban, komunikasi dengan pengembang, sosialisasi peraturan danpengembangan kelembagaan di tingkat operasional.