ABSTRAK
Upaya menegakkan hukum dilakukan dengan gencar tanpamemperhitungkan sifat UULH sebagai "kaderwet" yang perlupenjabaran lebih lanjut dalam seperangkat peraturan per-undang-undangan lingkungan. Di samping itu, menghadapimasalah lingkungan yang relatif baru, kemampuan aparatpenegak hukum kurang pula dipersiapkan. Kenyataan bahwaaparat penegak hukum yang bergelar Sarjana Hukum padamasa studinya di Fakultas Hukum belum pernah mendapatbekal mata kuliah Hukum Lingkungan tidak disadari sebagaikendala, apalagi penegakan hukum terhadap UULH lebihditekankan kepada aspek pidananya (represif). Masalahlingkungan yang kompleks yang memerlukan persyaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) dalam prosedur perkarabelum pula dipahami oleh penegak hukum.Mudah dipahami apabila kemampuan yang ?kurang" akanmenjadi kendala bagi penegakan hukum pidana lingkungan.Apalagi masalah lingkungan yang kompleks memerlukan per-syaratan pembuktian ilmiah (scientific proof) yang menun-tut pemahaman dan penguasaan oleh pihak aparat penegakhukum yang bertugas dalam bidang penegakan hukum pidanalingkungan.Tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di atas, yaitu di samping mengetahui sejauh manakah peranan sanksi pidana yang ada dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dan sampai sejauhmanakah penerapan sanksi pidananya, juga untukmengetahui hambatan-hambatan apakah yang ada dalamproses penerapan sanksi pidana dalam Undang-undangNo. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan PokokPengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan menggunakantinjauan literatur dan penelitian lapangan. Penentuan daera sampeldilakukan dengan purposive random sampling dengan subyek penelitianKejaksaan Agung RI, MABES POLRI, Pengadilan Negeri Sidoarjo. Analisis data secara kualitatif.