Tesis ini membahas mengenai terjadinya KTT antar Korea Juni 2000 dari sudut Korea Utara serta dampaknya terhadap proses dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Dalam kaitan ini penulis ingin melihat faktor apa yang mendasari Korea Utara sehingga mau mengadakan KTT tersebut di Pyongyang tahun 2000. Dialog reunifikasi telah lama dilakukan yang membahas proposal-proposal masing-masing. Namun karena dialog tersebut harus selalu mengakomodasi kepentingan negara~negara besar AS, Rus, Cina, dan Jepang, maka hasil yang diinginlcan selalu menemui kegagalan.Kemajuan penting yang dicapai dalam dialog tersebut adalah penandatanganan Joint Communique tahun 1972 dan Basic Agreement tahun 1992 yang didalamnya :nemuat upaya-upaya penyelesaian konilik antar Korea dengan prinsip independen, cara-cara damai dan co-eksistensi bersama Apa yang telah dicapai tersebut akhirnya mentah lagi oleh politik provokasi Korea Utara melalui program pengembangan nuklir dan senjata pemusnah massalnya (WMD). Tahun 1994, dengan melalui engagement policy-nya presiden Clinton, isu nuklir Korea alchimya bisa diatasi. Dengan naiknya Presiden Kim Jong Il, kita melihat perkembangan positif dalam dialog antar Korea yang dicapai melalui kebijakan sunshine policy-nya, KTI' antar Korea yang pertama akhimya dapat dilaksanakan pada 13-15 Juni 2000 di Pyongyang.Pembahasan permasalahan di atas dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori Morrison yang melihat kebijakan luar negeri suatu negara pada dasamya dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Selanjutnya lima variabel yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri, dalam tesis hanya tiga variabel yaitu ideosinkretik, nasional, dan sistemik, digunakan untuk mengalisis kebijakan luar negeri Korea Utara. Ketiga variabel tersebut dipilih karena dapat menggambarkan situasi di Korea Utara dan semenanjung Korea.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan luar negeri Korea utara untuk mengadakan KTT dengan Korea Selatan adalah dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan upaya-upaya Korea Utara menormalisasi hubungannya dengan AS supaya sanksi ekonorni dapat dicabut. Pencabutan sanksi ekonomi ini diharapkan mendatangkan bantuan ekcnomi dari negara-negara barat. Di samping itu, falctor Kim Jong Il sebagai pemimpiri tertinggi Korea Utara juga mempengaruhi keputusan Korea Utara untuk mengadakan KTT antar Korea tahun 2000. Menurunnya legitimasi Kim Jong Il menyebabkannya harus mengambii kebijakan yang lebih pragmatis, yaitu untuk mempertahankan kekuasaannya. KTT antar Korea juga berhasil memperkuat dialog reunifikasi dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Namun dialog antar Korea dan stabilitas keamanan di kawasan ini kembali terganggu dengan naiknya presiden Bush menggantikan Bill Clinton. Kebijakan AS terhadap Korea Utara berubah dari engagement menjadi hardline posture.