Makalah ini mencoba melihat sistem pendidikan tinggi di Indonesia terkait dengan jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini terdapat 850,000 mahasiswa yang sekarang mengikuti studi di 52 Perguruan Tinggi Negri dimana uang SPP yang dibayarkan hanya mencakup 11% dari seluruh pengeluaran yang ada. Salah satu alasan mengapa pemerintah mensubsidi PTN adalah pada awalnya didasari oleh sentimen egaliter yang kuat. Sebenarnya semua kebijakan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan dapat dijustifikasi dengan menggunakan prinsip egaliter. Namun, karena anggaran pemerintah yang terbatas serta banyaknya tujuan-tujuan pembangunan lain yang ingin dicapai, pemerintah harus memberikan justifikasi berdasarkan kriteria-kriteria yang lebih spesifik. Tiga kriteria yang digunakan dalam tulisan ini, untuk lebih mengarah kepada dampak sosialnya, adalah pemerataan, mobilitas sosial dan modal sosial. Sumber pendanaan yang bervariasi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi dan pemerataan. Dan juga karena adanya ketidaksempurnaan pasar dalam pendidikan tinggi, intervensi dari pemerintah tetap diperlukan. Tulisan ini memberikan usulan kebijakan untuk menaikkan biaya SPP serta untuk menyediakan lebih banyak pinjaman serta beasiswa untuk tetap menjaga akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat berpendapatan rendah.