Dalam membuat akta dituntut ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum, kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan notaris. oleh karena itu, setiap notaris berhak cuti. Apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti. Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan jabatannya, kesalahan dalam pembuatan akta mungkin timbul. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas kesalahan yang terjadi sewaktu notaris cuti dan upaya apa yang dilakukan apahila terjadi masalah seperti itu. Metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif diterapkan dalam penelitian ini. Ketentuan cuti notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikaji untuk memberi penjelasan mendasar mengenai cgti bagi notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelah mendapat data dilakukan analisa data secara deskriptif kualitatif. Dengan demikian jelas notaris pengganti bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini. Notaris bersangkutan hanya dapat memberi informasi .sepanjang pengetahuannya mengenai notaris pengganti itu. Namun terkadang notaris yang bersangkutan memberi bantuan yang lebih dari sekedar informasi. Semua itu karena beberapa pertimbangan dan itikad baik notaris yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi hal tersebut seorang notaris harus cermat, teliti, hati-hati, jujur dan amanah dalam melaksanakan jabatannya.