Dalam peningkatan Tax Ratio penerimaan pajak, Pemerintahmelakukan usaha dengan cara mencari kemungkinan-kemungkinan objek pajak yang belum tersentuh dan mempunyai potensi penerimaan negara yang besar. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara menerbitkan Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 (yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 memungkinkan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Soft Loan yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Permasalahan yang timbul bahwa dalam Loan Agreement antara Pemerintah RI dan Bank Investor selalu menerapkan pembebasan pajak terhadap pinjaman tersebut_ dan dalam pembayaran Soft Loan menggunakan dua cara, yaitu: melalui rekening khusus dan melalui