Pertumbuhan Kota Jakarta yang sangat pesat sebagai akibat urbanisasi menimbulkan permasalahan dalam penyediaan infrastruktur kota Maraknya kawasan-kawasan permukiman di hinterland Kota Jakarta semakin menambah beban pemerintah kota dalam menyediakan prasarana permukiman sehingga penanganan prasarana menjadi lambat dan tidak jelas skala prioritasnya. Jalan lingkungan permukiman, yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merupakan salah satu prasarana yang sering dikeluhkan warga penanganannya. Sebagai respon atas kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam menangani jalan lingkungan permukiman, muncullah pola-pola pembiayaan dengan prinsip fee for service di beberapa daerah dengan menarik dana dari masyarakat pengguna jalan. Hal ini memicu bentuk partisipasi masyarakat di Kompleks Perumahan Bali View, Ciputat Kab. Tangerang (yang dibangun oleh pengembang) dengan membentuk pengelolaan lingkungan terpadu dan tidak tergantung lagi kepada Pemerintah. Melihat karakteristik permukiman yang berbeda, dicoba untuk meneliti kemungkinan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman di Kelurahan Tebet Timur Jakarta Selatan dengan berbasis partisipasi masyarakat. Hasil peneiitian menunjukkan, bahwa pemeliharaan jalan lingkungan permukiman dapat diterapkan di Kelurahan Tebet Timur berdasarkan pertimbangan kemauan dan motivasi masyarakat berpartisipasi, willingness to pay, kemampuan pendanaan dan dukungan perangkat masyarakat seperti Dewan Kelurahan. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan simulasi biaya yang harus ditanggung masyarakat setiap bulan jika pengelolaan tersebut diterapkan. Dari hasil penelitian, besar biaya yang harus ditanggung masyarakat sangat terjangkau dan masih dibawah rata-rata pengeluaran perbulan dan ability to pay masyarakat. Di akhir studi, penelitian ini merekomendasikan suatu mekanisme pemeliharaan jalan permukiman yang melibatkan pemerintah, dewan kelurahan dan partisipasi masyarakat. Dengan mekanisme ini, diharapkan beban Pemerintah Kota Jakarta untuk penanganan jalan lingkungan permukiman dapat dikurangi.

---

The rapid growth of Jakarta as the result of urbanization had caused some problems in providing urban infrastructures. The thriving settlement areas in hinterland Jakarta brought more burdens to the City Government in providing settlement facilities so as the infrastructure provision ran slowly and not clearly prioritized. The settlement road that is under the authority of the city government is one example of infrastructure that is often being complained by the citizen. As the response to the failure of the government in dealing with settlement roads, some funding patterns emerged with the principle of fee for service in some areas by attracting fund from the road users. This triggered the community participation in Bali View Complex, Ciputat, Tangerang Regency (constructed by developer) by founding an integrated area maintenance and not depended on the government.

Viewing the different characteristics of settlements, it is tried to research the possibility of settlement road maintenance in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on community participation. The result of the research revealed that the settlement road maintenance can be applied in Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan based on willingness and motivation of the community to participate or willingness to pay with community based participation, the financial capacity and support of community apparatus such as Kelurahan Council. Besides, this research also provides cost simulation that should be paid by the people every month during the implementation of the maintenance.

From the research, the amount of money should be paid by the citizen is affordable and still under average monthly expenditure and the community's ability to pay. At the end of the study, this research recommends a mechanism of settlement road maintenance that involving the Government, Kelurahan Council, and community participation. With this mechanism, it is expected that the burden of Jakarta City Government to deal with settlement road could be reduced.