Ketersediaan infrastruktur termasuk sarana jalan tol, merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Namun kemampuan Jana pemerintah menjadi salah satu kendala yang utama, karena dana yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur sangat besar sedangkan masih banyak pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemerintah untuk mengajak pecan serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Pada kenyataannya, minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai, karena hukum berperan dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud. Pada proyek-pmyek pembangunan infrastnuktur jalan tol, skema project financing merupakan skema pembiayaan yang menjadi pilihan karena karakteristik-karakteristik skema pembiayaan tersebut cocok dengan karakteristik proyek seperti mengenai skala besarnya pendanaan, jangka waktu pengembalian dana, sampai dengan keberadaan proyek sebagai jaminan. Selain itu, dengan karakteristiknya tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memilih skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol. Skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol melibatkan sejumlah pihak seperti kreditur, debitur, sponsor/penjamin dan pihak-pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum diantara pihak-pihak tersebut, akan tergambar mengenai hubungan hukum diantara para pihak, sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya.