Masalah perpajakan bagi Wajib Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi menurut undang-undang. Sehingga secara teknis membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan perpajakan yang berlakn yaitu UU. No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perencanaan pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tanpa melakukan pelanggaran. Terutama tentang Pajak Penghasilan ditemukan 10 bentuk loopholes (celah-celah), 6 bentuk loopholes dan fasilitas, 5 bentuk fasilitas dan ada pula bentuk yang tidak termasuk loopholes dan fasilitas akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam tax planning. Dalam perencanaan Pajak Pertumbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat dimanfaatkan adalah hanya memaksimalkan fasilitas yang ada menurut undang-undang. Perencanaan pajak untuk Ketentuan Umum dan. Tata Cara Perpajakan yang dapat dimanfaatkan adalah dengan mengetahui hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi perpajakan, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan baik.Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat dampak yang mendasar terhadap beberapa teknik perencanaan pajak akibat dari perubahan kebijakan perpajakan. Jadi disarankan bagi Wajib Pajak agar selalu mengikuti perubahan kebijakan perpajakan. Dalam merancang perncanaan pajak hendaknya dikomunikasikan dengan seluruh unit yang ada daam perusahaan sehingga dapat mentesuaikan dengan perencanaan-perencanaan lain perusahaan. Penelitian ini pula dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perencanaan pajak adalah perwujudan dari kebebasan pelaku ekonomi untuk memilih berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang paling efektif dan efisien atas dasar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.