Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikcmukakan Hefner (1998) --bila
disederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilai
kebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Qartisipasi demokralis
warganegara dalam sebuah tatanan pplitik inteeratif dengan mengandaikan adanya
kerjasama antara yvarganegara dan ncgara yang mampu melindungi hak-hak
warganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapat
terwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarla? Basis ekonomi
dipandang sebagai entiy point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivis
tersebut. Scdangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry point
pula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakana.
Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalali
kombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society ('l`ocqucville dan Neera
Clmndhnlce) danformnl - shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambah
dengan teori 0'DonnclI dan Schmitter tcntang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dan
korporatismc negara yang dimaksudkan untuk mernahami sistem polilik pcmcrintahan
Socharto sebagai kontcks makro historis.
Penclitian kualitatif yang betsifat cksploratif ini (karena beium ada salu pun
penelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinan
terbentuknya democratic civility tersebut masih bcrsifa:-embrional. Secara umum nilai
kebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukum
telah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu lertentu
ia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-dcmokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan,
pemaksaan kchcndak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu ia
membutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis parlai
politik- danhersifat multi-dimensional -bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis)
ekonomi-- sccara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kullur dan slruktur
sosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasuk
ketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Tcmuan lapaugan menunjukkan bahwa
dinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otorilarian
menuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, scjumlah peluang dan hambatan turut
mewarnai dinamika kchidupan para aktivis partai politik tcrsebut.
Kcsimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai po1iti!<_
(terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basis
ekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambalan) dengan mcnggunakan data
primer dan sekunder yang diperoleh melalui tcknik snowbnlling, wawancara tak
berstruktur, wawancara mendalam, pengamatan tcrlibat, data statistik, media massa
(misalnya: kliping koran), dokumcntasi rclevan, literatur dan hasil penelitian terkait_
Trianggulasi dan pendekatan cmik - etik pun diterapkan tcrhadap data Iapangan agar
diperoleh data yang sahih. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data dan
penarikn kcsimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penalitian parsial dan akhir
berdasarkan negotiated understanding antara penelili dan subyek penelitian.
Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yang
mcnjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk kc "ruang kesadaran"
peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih rclevan untuk
memahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kcdua, konsep
Samuel Huntington tentang strong government tcrlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga,
begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi pcrlunya
implementasi civil society --terularna sebagaimana dikcmulcakan Toequevillc, Neera
Chandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Kecmpat, konsep civil society secara
vertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiusi lain) pada
perkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorak
kolaborasi-kritis balk secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formal
economy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy
(Evers dan McGee) kiranya sangat membanlu dalarn memahami basis elconomi subyek
penelitian. Namun sejurnlah konscp tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakan
bersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Kecnam,
konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyek
penelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan
"konsep tingkat mencngah" (Merton) supaya lebih aplikatii Ketujuh, konsep "asosiasi"
(Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokan
sosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidak
jelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejmnlah individu yang
terintegrasi di dalam negara (regimist actors, terinspirasi oleh ternniiologi Hefner:
regimis! Islam) sckaligus pulzfmenjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasi
oleh tenninologi Hefner: civil Islam). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi"
tersebut --dari sudut pandang aktor-- mcnjadi tidak jclas pada temuan ini. Menurut saya -
sccara tentatifl- visi dan nlisi asosiasilah yang perlu menjadi titik pijak, bukan
keanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranya
masih di dalam proses perkembangan yang jauh dari iinalitas kesepakatan antar teoritisi.
Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnya
kehidupan yang clemokratis di antara sesama warganegara serta interaksi amara
\varganugara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan ncgara.
Kescmbilan, konsep-konsep teori sosiologi lclasik dan modern masih cukup relevan pada
topik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasar
subjective meaning (Wcbcr); (3) tindakan sosial bcrdasarkan motif (interests dan values)
menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" Lord
Acton: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalairkepcntingan abadi"; (5)
?desubllmasi represif" (Herbert Mnrcuse), (6) teori strukturasi: inleraksi antara agency
dan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurut
Juergen Hatbermas. V
Berkaitan untuk memperoleh ternuan lapangan, sccara mclhodologis, small group
discussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politik
yang terjadi pada para aktivis partai tcrtcntu. Cross-check cenderung dilakukan secara
interpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian mcthodologi Iain dapal
diterapkan dalam penelitian.
Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penclitian
lebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebas, dengan berbagai macam sudut
pandang, kcrangka tcori, mcthodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajian
lanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan mcmperluas cksplorasi awal ini.
T5479-Suryo Adi Pramono-full text.pdf :: Unduh