Obligasi daerah merupakan salah satu altematif pembiayaan pembangunan di daerah. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah memberi peluang bagi daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, dan untuk memfasilitasi penerbitannya, telah diterbitkan PP 54/2004 tentang Pinjaman Daerah dan PP 58/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Saat ini Departemen Keuangan tengah mempersiapkan rancangan keputusan menteri terkait dengan pengaturan teknis penerbitan obligasi daerah. Datam UU 33/2004, PP 54/2005 dan PP 58/2005 dijelaskan bahwa Obligasi daerah hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan peneriman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam peraturan di atas juga diatur bahwa Obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (Revenue Bonds).Investasi sektor publik erat kaitannya dengan infrastruktur, oleh karenanya obligasi daerah juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah, namun karena kekuatan pembiayaan Pemerintah dan pemerintah daerah sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, diperlukan adanya partisipasi sektor swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur (Private Sector Participation atau PSP; Public Private Partnership atau PPP). Terkait dengan dipromosikannya PPP atau PSP dalam penyediaan infrastruktur di daerah, maka perlu dikaji apakah proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta) dapat juga didanai dengan obligasi daerah, dan apabila jawabannya ya, bagaimanakah mekanisme pembiayaannya. Permasalahan pembiayaan yang bersumber dari obligasi daerah bagi penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha tersebut menjadi fokus penelitn dalam tesis ini.