Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara memiliki bcban dalarn peugadaan TPA di luar Kota Jakarta. Sebagai pemecahan dilakukan kCIj8S3!Il8 TPA Bantar Gebang BekasigKe1jasama TPAtersebut sudah berlangsung lama dan akhir-akhir menemui pergmasalahan ditinjaudad aspek substansi dan kebijakan keljasamzg aspek pelaksanaan dan kognitiilaspek pembiayaan dan sosial kC1j3.S8IIla. Semua pennasalahan utamanyadipengaruhi pembahan sistem pcmerintahan daerah, sehingga ada kesenjanganantara existing condition dan expected condition keljasama di atas. _Untuk dapat memecahkan masalah kesenjangan tersebut diglmakanmetode penelitjan deskriptif kualitatif. Dali hasil peneli1ian ditemukan antara lain ; kexjasarna antara Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta danPcmcrintah Daerah Tingkat II Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi) tidak pemahteriadi dan kebijakan kerjasama masa itu lebih sentralistjk, juga koordinasitidak pemah te1jadi karena hambatan hirarlci dan lebih bersifat teritolial. Temuanlain yalmi, transfer of knowledge sebagai manfaat kognitif tidak pernah terjadi.Pemcrintah Dacrah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat HBekasi tidak pcmah memberikan kontribusi pembiayaan dalam kenjasama. Selainim, Pemcrintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang disiplin dalam penerapansistem sanitary landfill.Sebagai kegiatan akhir penelitian ini, disarankan bebcrapa tindakankonkrit untuk dilaksauakan yakni : Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakartadan Pemcrintah Kota Bekasi membuat peljanjian kerjasama dalam bentukKeputusan Bersama dan ditindaldanjuti dengan Keputusan Bersama olehDinas/Lembaga Otonom masing-masing. Unluk pelaksanaan kerjasama sebagaisaran agar dilakukan koordinasi secara intens di tingkat organjsasi dan di tingkattelcnis/operasional. Koordinasi tcritorial, instansional, fungsional dan waktu agardilakukan secara bcrsama-sama dan terpadu. Kemudian perlu mengikut sertakanPemerintah Kota Bekasi dalam keljasama agar manfaat kognitif dapat tercapai.Akhimya disarankan Pcmelintah Kota Bekasi memberi kontribusi pembiayaandan mengupayakan alternative pembiayaan dari sektor swasta.