Tesis ini mengenai Kebijakan Penempatan Bintara Polri dan Pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Kebijakan penempatan yang dikeluarkan oteh Kapotwittabes Semarang, hanya dipahami untuk menempatkan Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan Bintara polri di Polwiltabes Semarang tidak hanya ditujukan kepada Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan, tetapi ditujukan kepada semua Bintara polri, baik Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan maupun yang belum mengikuti pendidikan kejuruan.Masalah penelitian tesis ini adalah kebijakan penempatan Bintara Polri dan pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang jelas dari komando atas (centralize policy) tentang penempatan Bintara polri menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang hanya berdasarkan pada perintah secara langsung (wisdom), baik berupa perintah lisan maupun berupa perintah tertulis, Peraturan tertulis yang tidak jelas menimbulkan lemahnya konsistensi pejabat yang mengeluarkan kebijakan, karena setiap ganti pejabat sudah pasti ganti kebijakan. Akibatnya Bintara Polri dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efektif dan efisien.Hasil penelitian tesis ini menemukan fakta bahwa adanya kebijakan penempatan yang dikeluarkan Markas Besar Pairi dijadikan kebijakan umum untuk melakukan mutasi personal di Polwiltabes Semarang. Sedangkan kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapoiwiltabes dijadikan kebijakan khusus untuk memberikan reward atau punishment kepada Bintara polri. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang tidak sesuai dengan prinsip the right man on the right place berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.Penelitian tesis ini juga menemukan fakta bahwa adanya hubungan otoriter, hubungan personal, rendahnya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak, terbatasnya sarana perumahan dan kendaraan dinas serta adanya perbedaan tempat basah dan tempat kering dalam pelaksanaan tugas, menimbulkan dampak kepada Bintara polri, sehingga tidak termotivasi untuk bekeija secara maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Maka implikasi dari tesis ini adalah perlunya kebijakan penempatan yang jelas dari Markas Besar Polri untuk memberikan perhatian kepada Bintara Polri dalam pola pembinaan karier, terutama di bidang penempatan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kepala kepolisian dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan daerah hukum dan kewenangan masing-masing. Perlu adanya konselling di Polwiltabes Semarang untuk membantu Kapolwiltabes dalam melihat minat, bakat dan kemampuan Bintara Polri, agar dalam penempatan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian periunya menghitung kembali standar kehidupan yang layak, karena kebutuhan fisik manusia tidak cukup hanya makan, tetapi ada kebutuhan primer Iainnya seperti, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi sebagai pendukung terpeliharanya unsur kejiwaan petugas polisi yang sangat rentan dan beresiko timbulnya stress.