esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinan
Presiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pasca
pemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika di
kawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk mcmpcroleh akses
dalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini tennasuk
Indonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangat
menentukan di dalarn cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeri
Amerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas dari
kontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat,
seorang presiden Amerika tidak dapat mcnjalankan kebijakan politik luar negerinya
dengan baik
Hans J. Morgethau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerika
ditentukan olch tradisi-tradisi poiitik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika rnerumuskan kebijakan Iuar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomi
Amerika kepada Indonesia periode l998ยป2000, dibawah pemcrintahan Preeiden Clinton,
dipola untuk melestarikan nilaj-nilai Amerika pimerican values) yaitu memperluas
dernokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mcmpertahankan kepentingan keamanan
Amerika di Asia Tcnggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanalcan kebijakan Iuar
negeri tersebut, Presiden Clinton cenderung unnrk memanfaatkan institusi moneter
internasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan Iuar ncgeri melalui IMF selain
memperkuat komitrnen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis oleh
Presiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang rnungkin timbul antara Amerika
Serikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, dengan
rncnerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik Iuar ncgeri
yang menj aga jarak atau equidistant policy.
Policy of equidistance ini rncnirnbulkan Iiiksi dengan lembaga legislatif dan
pendapat umurn. Baik legislatif maupun pendapat umurn melihat diplomasi muscular
mulrilateralism ter-sebut justnr lebih memberatkan dan membebani ralcyat Indonesia dari
pada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akan
meminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain di
Indonesia. Dengan dernikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. Akibatnya
Amerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja sama
regional di Asia Tcnggara.
Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Scrikat baik
secara economic cost maupun political cost. Olclr karcna itulah Pemerintah Presidcn
Clinton secara sungguh-sungguh mempcrjuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhimya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clinton
berkeyakinan bahwa policy yang dilerapkan akan banyak membenloan keuntungan bagi
kepcntingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dcngan meminjam tangan IMF, Amerika
hanya mengeluarkan ?sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-
besamya."
Penulisan tesis ini menggunakan metoda dcslcliptif-kualitatif dengan
memanfaatkan sumber-sumbcr tcrtulis (data sekunder), baik yang diporoleh dari berbagai
macam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yang
dituangkan dalam jumal-jumal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.
Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh dan
menyelumh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari ?doctrine
of enlargement " nya. Terumjudnya demolcrasi di Indonesia akan berperan sebagai
frontier politik Amerika sehingga peran ?super power? Amerika seperti pada masa
Perang Dingin tidak diperlukan Iagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akan
memperlcuat ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-oriented
economics). Kondisi tersebut memungkinkan tezjaganya kepentingan ekonomi Amerika
yang selanjutnya mampu mcnghasilkan usaha-usaha yang bisa mcndukung pada
kemitraan yang global.