Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan
antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama
(Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa
yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran
yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih
rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas
nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan
pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak.
Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis.
Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada
peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudut
perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari
jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam
dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI
mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna
mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori
hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf
Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah,
peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan
penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data
primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT
ierdili dari bukn-buku dan artikel.
Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuii
bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan
kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangiman
nasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dna
kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat
dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan
yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yang
dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil
hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk
meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniah
dalam menjalankan pembangunan.
Sepanjang kurun waktu l975ยป l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang
ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981-
l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkan
pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan-
persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu
1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah
aiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6)
peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _
Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihat
renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah
bcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih
mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya.
Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan
pemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipun
sifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidak
semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup
berhasil.
Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitf
Persoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnngan
umat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982,
(2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal
Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalam
mcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikap
lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang
bersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUI
yang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yang
ditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yang
sn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian,
semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Hal
ini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang
diartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUI
terhadap pemerintah.
Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyak
sudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baik
kepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingan
keberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah,
dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkan
dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat
tersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnya
masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yang
diharapkan.
T6088-Arif Rahim-full text.pdf :: Unduh