Pasca krisis ekonomi ini banyak menyisakab berbagai persoalan yang cukup problematik. Berbagai kebijakan yang distorsifl kesenjangan ekonomi, sampai permasalahan kredit macet (utang) yang dialami UKM, disadari merupakan persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Adanya kelompok kepentingan dalam kancah kepolitikan saat ini, umunmya memiliki kecenderungan untuk bersikap konaervatif dan status quo. Namun tat kala kemunculan kebijakan restrukturisasi utang UKM, terdapat bukti yang cukup kuat yang menunjukkan keterlibatan kelompok kepenlingan yang artikulatif dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.Berkaitan dengarm kecenderungan di atas dan untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada menyangkut mmalah kebijakan restruktudsasi utang UKM yang di keluarkan Pemerintah melalui Keppres Nomor 56 tahun 2002 ini, penelitian ini mengajukan dna pertanyaan, yakni pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi utang usaha kecil menengah? dan Kedua, Bagaimana peran interest group dalam melakukan proses perumusan terhadap kebijakan restrukturisasi utang UKM ini?Untuk membahas permasalahan di atas telah dilakukan penelitian terhadap informan dan berbagai kalangan yang terkait dengan penelitién ini secara purposif dengan mempenimbangkan konfigurasi dan keterkaitan dengan masnlah restrukturisasi utang UKM. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan deskriptif analisis ini, lebih mengutamakan data kulitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi literature, yang kemudian dilengkapi dengan hasil observasi yang dilakukan di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan restrukturisasi utang UKM yang digulirkan pasca krisis ini menjadi salah satu solusi alternatif dalam mendorong UKM menjadi lebih bergairah dan layak pembiayaan bank (bankcable) lagi, sehingga nantinya UKM dapat munjadi pembayaf pajak yang cukup besar yang dapat berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa fbktor yang mempengaruhi kemunculan kebijakan restrukturisasi utang UKM tidak sepenuhnya atas pennintaan seluruh usaha kecil menengah dan merefleksikan kepentingan UKM, tetapi sangat boleh jadi ini adalah lmtuk kepentingan kelas menengah kila yang oportunis, yang hendak memanipulasi usaha kecil. Selanjutnya Kelompok kepentingan yang ada sudah berperan sehagai agen artikulasi kepentingan UKM yang cukup signifikan. Akan tetapi, peran ini tampaknya bukan merupakan konsekuensi dan kesadaran politik yang memadai dan otonom tentang urgensi restrukturisasi utang UKM.Hal ini bisa disimpulkan daxi sejumlah cara-cara yang cukup agresif tetapi pragmatis dalam mengartikulasiknn kepenlingannya. Pada akhimya, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang cukup panting. Perlama, proses kebijakan publik yang ditawarknn kepada publik haruslah merepresentasikan kepentingan publik secara luas, bukan kepentingan segelintir kelompok yang oportunis, termasuk kebiiakan restrukturisasi Utsmg UKM yang sudah di keluarkan. Kedua, Kelompok kepentingan hendaknya menampilkan dirinya subagai agen peranlara yang, mengkomunikasikan kepentingan kelompoknya dan masyarakat di tingkat bawah dan kepenlinganelite di tingkat atas. Ketiga. untuk kepéndngan feoritis, penelitian ini menyarankan penelitian lebih lanjut tentang kebiiakan yang berkaitan dengan UKM ditinjau dad aspek ekonorni politik. Dengan dernikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan lebih komprehensif dan lebih terbebas dari berbagai ambiguitas (kekaburan).