World Trade Organization (WTO) lebih sering dianggap oleh negara maju sebagai sistem perdagangan bebas multilateral, ternyata tidak lebih hanya sebuah perangkap perdagangan. WTO yang berisi persetujuan perjanjian perdagangan dunia yang meliputi bidang barangl goods (yang diatur dalam GATT), jasa/services (yang diatur dalam GATS), dan kepemilikan intelektual (yang diatur dalam TRIPs); ternyata lebih mengusung kepentingan negara maju ketimbang untuk kepentingan negara berkembang. Bagi Indonesia, yang keikutsertaannya dilakukan melalui ratifikasi perjanjian dalam UU No. 7 Tahun 1994, membawa konsekuensi bahwa kepentingan nasional akan terabaikan; dan hal ini dapat terbuktikan dari produk hukum nasionalnya yang dibuat demi keharusan menyesuaikan prinsip-prinsip liberalisasi sebagaimana dirumuskan dalam WTO.Dalam bidang perbankan, prinsip-prinsip yang harus terintegrasikan dalam harmonisasi hukum nasional adalah Most Favoured Nations Treatment, National Treatment, Transparansi dan Liberalisasi Bertahap. Prinsip-prinsip ini jelas mau menggilas habis atau menggantikan faham Pancasila yang adalah faham keadilan sosial, dan berkehendak menggantikannya dengan faham neoliberalisme, faham mana adalah lebih ekstrem ketimbang faham liberalisme klasik. Dikatakan ekstrem karena neoliberalisme mau mengangkangi sejarah, dengan mengutakan bahwa manusia hanya makhluk ekonomi, bukan makhluk sosial dan politik; padahal pada paham liberalisme klasik, masih mengenal manusia sebagai makhluk sosial.Pengaruh prinsip-prinsip ini dapat kita lihat dari perubahan peraturan yang berkaitan dengan perbankan dalam hal pendirian bank, kepemilikan saham dan tempat kedudukan dan pembukaan kantor cabang, kantor bank campuran, kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang lebih condong mengabaikan kepentingan umum dan lebih mengutakan kepentingan bisnis demi pelipatgandaan modal. Hal ini memberikan gambaran nyata perbankan Indonesia telah berganti dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip WTO, yang didasarkan kepada ideologi neoliberalisme, dan tidak lagi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.