Bidang usaha ketenagalistrikan di Indonesia harus tetap di kuasai oleh negara karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak dan menjadi hak monopoli PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tesis ini menganalisis tentang bagaimana kewenangan negara di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya bidang ketenagalistrikan, serta apakah monopoli bidang usaha ketenagalistrikan oleh PLN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian tesis ini di lakukan secara yuridis normatif, dengan mengkaji beberapa pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadi legitimasi bahwa usaha ketenagalistrikan di Indonesia yang dilakukan oleh PLN, tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada. Penguasaan bidang usaha ketenagalistrikan oleh PLN tersebut dilakukan secara terintegrasi dan tidak bertentangan dengan undang-undang anti monopoli.Penulis menilai bahwa dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat negara berkembang serta pengalaman kegagalan dari beberapa negara maju yang pernah melaksanakan pemisahan (unbundling) usaha ketenagalistrikan maka bidang ketenagalistrikan di Indonesia harus tetap diselenggarakan oleh negara namun dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta, khususnya dalam bidang produksi atau pembangkitan.