Sejak awal pertumbuhannya, industri gula di Indonesia tidak pernah Iepas dan campur tangan kepentingan negara. Ini karena peran khusus yang dimiliki oleh industri gula, yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Disamping komoditi gula kemudian menjadi salah satu komoditi pertanian yang strategis yang tingkat ketersediaan dan harganya mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi dan politik negara. Di sisi lain keberadaan industri gula di Jawa sangat tergantung pada keberadaan petani, khususnya dalam hal penyediaan tanah untuk penanaman tebu dan tenaga kerja untuk pengelolaan perkebunan tebu dan pabrik gula.Namun ketergantungan itu tidak menyebabkan kedudukan petani dalam hubungannya dengan produksi gula menjadl kuat. Sebaliknya petani Iebih sering menjadi obyek eksploitasi pabrik gula yang praktiknya ditopang oleh kebijakan negara. Tesis ini berusaha mendeskripsikan proses dan bentuk eksploitasi petani tebu serta peranan kebijakan negara, sejak periode tanam paksa hingga masa sekarang.Untuk itu dilakukan suatu penelitian yang bersifat deskriptif; Iewal suatu pendekatan atau metoda analisa komparatif sejarah (historical comparative analysis). Metoda analisa komparatif sejarah digunakan untuk mengungkapkan realitas sejarah eksploitasi petani tebu sejak awal pertumbuhan perkebunan tebu di Indonesia. Seiain itu, untuk mengungkapkan keadaan kontemporer perkembangan industri gula di Jawa, digunakan matoda pengamatan lapangan (field research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pergulaan di Indonesia sejak awal pertumbuhannya pada masa kolonial, ditandai oleh adanya kontinyuitas kebijakan yang praktiknya Iebih banyak memihak kepentingan pabrik gula ketimbang petani. Kontinyuitas itu terjadi karena dalam sejarahnya, negara memiliki kepemingan ekonomi-politik terhadap produksi gula yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula. Ini berlangsung kelika pabrik gula dikuasai oleh negara (jaman tanam paksa) atau ketika dikuasai oleh pihak swasta (masa liberal dan politik etis). Keadaan yang sama juga terjadi ketika negara nasional, lewat program nasionalisasi tahun 1957, mengambil alih kepemilikan dari tanah para pengusaha swasta asing (Belanda). Yang hal itu terus berlanjut sampai sekarang.Sifat eksploitatif dari kebijakan negara terwujud melalui eksploitasi tanah dan tenaga kerja pada petani oleh pabrik gula dan kekuatan "atas petani" lainnya. Semuanya itu dilakukan atas nama produksi gula. Di pihak lain, karakter pola hubungan produksi antara petani dengan pabrik gula menepis kemungkinan timbulnya suatu bentuk perlawanan yang bersifat radikal. Ini pada gilirannya mendorong kelangsungan keadaan dan nasib para petani yang selalu terpinggirkan dari jaman ke jaman.Oleh karena itu hanya melalui suatu kebijakan sosial-ekonomi dan politik yang berskala Iuas, Iangsung menyentuh serta berpihak pada kepentingan para petani maka nasib petani tebu di Jawa yang Iebih dari satu setengah abad terpinggirkan, bisa dirobah. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah menjalankan privatisasi pabrik gula yang mengarah pada transformasi kepemilikan pabrik gula secara bertahap kepada para petani dan penduduk desa Iainnya.