Perdagangan internasional pada prinsipnya adalah perdagangan yang bebas dari segala hambatan. Namun dalam praktek hal tersebut sulit diwujudkan secara penuh. Salah satu alasannya karena perbedaan tingkat ekonomi dan kemampuan industri suatu negara, baik antara negara maju dengan negara berkembang maupun diantara negara berkembang sendiri. Perbedaan tingkat ekonomi serta kesiapan industri tersebut dijembatani dengan perjanjian-perjanjian yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang industrinya belum siap secara struktural agar mampu bersaing dengan kompetitornya dari luar negeri. Dengan cara menetapkan aturan-aturan yang menghambat arus perdagangan barang masuk ke dalam negeri. Hambatan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas sebagaimana yang dianut oleh Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), dimana Indonesia menjadi anggota. Karenanya panting agar hambatan yang diberlakukan adalah terbatas dalam keadaan yang benar-benar mendesak serta diterapkan dalam jangka waktu yang sependek mungkin. Untuk itu Indonesia telah menandatangani perjanjian internasional yang berisi aturan main yang dapat mengakomodasi industri dalam negeri yang perlu mendapat perlindungan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor dengan harapan agar pada saatnya sektor industri dapat secara maksimal memanfaatkan mekanisme perlindungan yang ada dalam perjanjian internasional untuk kepentingan industri dalam negeri. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengertian Tindakan Pengamanan/Safeguard menurut ketentuan GATT, mengenai pengaturan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dalam mengamankan industri dalam negeri Indonesia, serta penanganan kasus yang berkaitan dengan Tindakan Pengaman/Safeguard oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.