Sampai saat ini pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penyelenggara perpajakan di tahun 2003 menetapkan sebagai tahun Law Enforcement, yaitu tahun penegakan hukum terhadap para pelangga: perpajakan. Salah Satunya dengan cara penyanderaan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan dalam proses penagihan Penyanderaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ataupun di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, akan tetapi pelaksanaannya baru berjalan saat ini, hal ini disebabkan salah satunya peraturan pelaksanaannya baru disahkan saat ini seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM. Penerimaan negara dari sektor pajak dan tahun ke tahun semakin besar, begitu pula dengan jumlah tunggakan pajak yang belum dicairkan masih terhitung sangat besar. Dengan kebijakan penyanderaan ini maka diharapkan penerimaan negara terutama dari pencairan tunggakan pajak dapat memberi kontribusi yang sangat besar.Berdasarkan hal tersebut di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan penyanderaan sebagai penegakan hukum di bidang perpajak dan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak secara keseluruhan. Di samping itu maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan penyanderaan dalam ranggka penegakan hukum di bidang perpajakan dalarn rangka penerimaan negara.Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Adapun tahap penelitian dilakukan melalui Studi kepustakaan serta lapangan, dan data yang diperoleh dalam tahap penelitian tersebut dinalisis secara kualitatif.Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kebiiakan penyanderaan tidak hanya bersifat penegakan hukum di bidang perpajakan saja, akan tetapi jauh dari itu mempunyai pesan moral sebagai detterent effect (efek jera) bagi para penunggak pajak yang lain, sehingga dalam tahun 2003 pelaksanaan penyanderaan ini dapat dikatagorikan sukses dengan angka pencairan utang pajak yang cukup signifikan dalam mendongkrak penerimaan pajak, selain tindakan konkrit penyanderaan itu sendiri terhadap beberapa penunggak pajak.