Invasi Amerika di Irak dilatarbelakangi oleh asumsi kepemilikan senjata pemusnah massal, keterlibatan Rezim Saddam dengan jaringan teroris internasional, dan usaha membangun sebuah pemerintahan yang demokratis. Hal ini menjadi perlu bagi Amerika, mengingat Saddam mempunyai track record yang buruk dengan masyarakat internasional. Tindakan ofensifnya pernah menyulut perang delapan tahun dengan Iran (1980-1988) dan juga invasi Kuwait (1990) yang berakhir dengan keikutsertaan tentara multinasional di Irak.Hancurnya World Trade Centre-New York, 11 September 2001, penyerangan Markas Militer dan Intelejen Amerika-Pentagon merubah perspektif Amerika terhadap pentingnya menjaga kedaulatan (souverignity), keamanan (security) was tindakan-tindakan teror yang tidak manusiawi, kalau tidak mau disebut biadab. Berubahnya arah kebijaksanaan luar negeri Amerika dari containment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan) menjadi preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) lebih dipicu oleh jatuhnya rival ideologi-militer Amerika, Uni Soviet tahun 1989 dan juga pencarian "new enemy" sebagai upaya balance of power.Kehadiran tentara penundukan yang dipimpin oleh Amerika di Irak berhasil menjatuhkan Rezim Saddam, 9 April 2003. Akan tetapi, situasi dan kondisi ini justeru melahirkan permasalahan baru, yaitu (I) suasana chaos dan (2) perebutan kekuasaan dari tiga faksi politik di Irak, yaitu Syi'ah (Irak Selatan), Sunni-Arab (Irak Tengah) dan Sunni-Kurdi (Irak Utara). Jatuhnya pemerintahan sementara ke dalam tiga faksi tersebut disambut Amerika dengan tindakan politis dan militer. Amerika justru membentuk Pemerintahan Sipil untuk Irak (CPA) kemudian CPA yang dipimpin oleh Amerika membentuk Dewan Pemerintahan Sementara Irak. Tidak hanya itu tentara penundukan pun berusaha melenyapkan penguasa-penguasa sementara Irak tersebut dengan kekuatan militer.Munculnya tentara al-Mahdi sebagai representasi Muslim Syi'ah (Irak Selatan) yang berpusat di Najaf dan Karbala begitupun juga gerakan Tawhid wal Jihad (gerakan jihad internasional) yang berkolaborasi dengan fundamentalis Islam Sunni di Irak Tengah, Falujah, sebagai fenomena yang wajar dan logis mengingat hak menentukan nasibnya sendiri (self determination) yang tidak bisa dimonopoli oleh bangsa ataupun negara manapun, apalagi Amerika. Baik tentara al-Mahdi maupun gerakan Tawhid wal Jihad mempunyai tujuan yang sama, yaitu tegaknya pemerintahan Islam dan supremasi hukum Islam di Irak.Dengan demikian, penulis mencoba mendeskripsikan bentuk dan proses perjuangan kedua gerakan tersebut melalui paradigma positifisme, pendekatan studi kasus dan setting sejarah setelah jatuhnya era Saddam yang dibatasi hingga 30 Januari 2005 bertepatan dengan pemilu pertama di Irak post-Saddam.

---

The alleged possession of mass destruction weapons and involvement of the Saddam Regime in an international terrorist network and the establishment of a democratic government have been the major backgrounds or assumptions enforcing the United States and its alliances to carry out a massive invasion to Iraq. Saddam regime's bad track records in the international communities' eyes, including its provocation triggering the 8- year war between Iraq and its neighboring country, Iran (1980-1999), and its invasion to another neighboring country, Kuwait, which was ended up by the presence of multinational troops in Iraq, had been another justification for the US to invade Iraq.

Terrorists' attacks to the World Trade Center-New York, on September 11, 2001, and to the US Military and Intelligence Headquarters in Pentagon have changed the way of how the USA views its sovereignty and security and terrorists' inhuman and cruel attacks. But actually, the US Government changes its international policies from containment and deterrence to preemptive strikes and defensive intervention were triggered more by the fall of the US' ideological and military rival, the Soviet Unions in 1989, and by the will to seek a "new enemy" for balance of power.

The presence of the US-led aligned troops in Iraq has successfully ousted the Saddam Regime in April 9, 2003. Sadly, this new situation and condition have resulted in the birth of two new complicated problems, i.e. chaotic situation in Iraq and power struggle among three major factions in Irak, namely Shia (in South Iraq), Sunni-Arab (in Central Iraq) and Sunni-Kurds (in North Iraq). The US responded the fall of power to three factions with political and military actions. The US formed the Coalition Provisional Authority (CPA). Afterwards, the US--led CPA established Iraqi Interim Government. Further, the aligned forced have tried to use their military power to exterminate those temporary rulers in Iraq.

The emergence of al-Mahdi Army representing Shiite (South Iraq) and having its central power in Najaf and Karbala and Tawhid wal Jihad (International Holly War Movement) are having collaboration with Sunni Islamic fundamentalists in Central Iraq. Falujah, is a logical phenomenon due to the self determination right that cannot be monopolized by any nation or country, let alone the United States of America. Both al-Mahdi and Tawhid wal Jihad militia have the same objective, Le. to establish Islamic government and to uphold Islamic law supremacy in Iraq.

The writer tries to describe the formation and struggle of both movements by using positivism paradigm and a case study approach. The post-Saddam historical setting will be limited until January 30, 2005, when the first post-Saddam election was held.