Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana organisasi keagamaan mengkonstruksikan identitas kolektifnya dalam wacana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diajukan ke DPR RI sejak tahun 2016 dan disahkan menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 telah mendorong berbagai kelompok masyarakat membentuk wacana PPKS, termasuk NU dan Muhammadiyah. Keduanya membangun wacana PPKS menggunakan berbagai strategi retorika yang dipublikasi melalui situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id. Wacana tidak sekedar menunjukkan pandangan organisasi, tetapi juga identitas kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruksionisme sosial. Teks wacana PPKS berupa artikel-artikel dalam situs web NU.or.id dan Muhammadiyah.or.id dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan analisis retorika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengkonstruksi identitas kolektif sebagai gerakan dakwah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok budaya. Agama menjadi sumber utama bagi identitas kolektif. Sebagai gerakan dakwah, NU dan Muhammadiyah menyampaikan pemikiran mengenai kekerasan seksual yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU lebih banyak menunjukkan aksi-aksi simbolik yang memanfaatkan modal sosial, adapun Muhammadiyah lebih banyak menunjukkan program-program yang dilakukan organisasi secara mandiri. Sebagai kelompok budaya, NU menggunakan memori kebudayaan berupa kegiatan istigasah kubra, sowan, dan pesantren untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah berbasis tradisi dan kebudayaan lokal. Adapun Muhammadiyah menggunakan memori kebudayaan berupa simbol ”kerja dakwah”, sekolah, dan kampus untuk menggambarkan diri sebagai gerakan dakwah pengabdian masyarakat.

---

This thesis aims to see how religious organizations constructed their collective identity in the discourse on sexual violence prevention and management (PPKS). The Draft of Elimination of Sexual Violence Bill (RUU PKS) which was first proposed in 2016 until it was passed as Sexual Violence Crime Bill (UU TPKS) in 2022 had encouraged various community groups to create PPKS discourse, including NU and Muhammadiyah. Both organization created the PPKS discourse by the used of various rhetorical strategies which then published on the website NU.or.id and Muhammadiyah.or.id. Those discourses not only showed organizational views, but also collective identity. This research used qualitative approach with the paradigm of social constructionism. The text of PPKS discourse in the form of articles on the websites NU.or.id and Muhammadiyah.or.id were analyzed by thematic analysis and rhetorical analysis methods. The research showed that NU and Muhammadiyah constructed collective identities as da'wah movements, civil society organizations, and cultural groups. Religion was the main source of their collective identity. As da'wah movements, NU and Muhammadiyah conveyed their ideas about sexual violence that originate from Islamic values. As a civil society organization, NU showed more symbolic actions that utilized social capital, while Muhammadiyah shows more programs that were carried out independently. As a cultural group, NU uses cultural memories in the form of istigasah kubra, sowan, and pesantren activities to described themselves as a da'wah movement based on tradition and local culture. As for Muhammadiyah used cultural memories in the form of symbol of "da’wah work", schools and campuses to described themselves as a community service da’wah movement.