Penelitian ini menjelaskan posisi negara yang beragam dan terkadang kontradiktif dalam menanggapi tuntutan kelompok buruh outsourcing PT Pertamina Patra Niaga dalam kurun waktu 2017-2020. Penjelasan mengenai kontradiksi fungsi negara dari Richard Hyman menjadi landasan untuk menjelaskan posisi yang dinamis dari lembaga-lembaga negara dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 2017-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan awalnya beberapa lembaga mengambil posisi yang cenderung mengakomodir tuntutan gerakan buruh terutama karena masih adanya UU Ketenagakerjaan yang tidak memberikan legitimasi bagi pelaksanaan outsourcing. Akan tetapi semenjak terjadinya perubahan-perubahan regulasi terutama pengesahan UU Cipta Kerja (2021) maka semakin menguat posisi yang mengutamakan fungsi pasifikasi dan akumulasi negara. Akibatnya hasil perjuangan kelompok buruh mengalami kemunduran dalam hal pemenuhan tuntutan menghapus hubungan outsourcing bagi Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.

---

This research explains the diverse and sometimes contradictory positions of the state in responding to the demands of PT Pertamina Patra Niaga's outsourced labor group during 2017-2020. Richard Hyman's explanation of the contradictions in state functions serves as the basis for explaining the dynamic positions of state institutions over time in the 2017-2020 period. The results of this study show that initially, some institutions took a position that tended to accommodate the demands of the labor movement, especially because there was still a UU Ketenagakerjaan that did not provide legitimacy for the implementation of outsourcing. However, since the changes in regulations, especially the ratification of the UU Cipta Kerja (2021), the position that prioritizes the function of pacification and accumulation of the state has become stronger. As a result, the results of struggles of labor groups have experienced a setback in terms of the fulfillment of demands to abolish outsourcing relationships for Awak Mobil Tangki PT Pertamina Patra Niaga.