Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait bisnis properti 4 (empat) unit Apartemen Bassura City dan bagaimana konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City terkait putusan nomor 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan suami dan istri karena dalam persidangan, Tergugat tidak menyertakan bukti bahwa antara dirinya dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam. Tergugat tidak memiliki hak atas 4 (empat) unit Apartemen Bassura City apabila perkawinan antara dirinya dengan Penggugat tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan mengacu pada Pasal 5 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan secara agama Islam tidak diakui secara hukum apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai rekan bisnis mengacu pada pernyataan saksi EH dan bukti P-6. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian maka konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City untuk diperjualbelikan mengacu pada Bukti P-6 yang dibuat oleh Tergugat, pernyataan saksi EH dan itikad baik Tergugat untuk mendokumentasikan penerimaan uang (bukti P-5) dari Penggugat kepada Tergugat. Penulis mengkaji bahwa posisi Tergugat sebagai perantara Penggugat untuk mengelola bisnis properti jual-beli 4 (empat) unit Apartemen Bassura City sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHD dimana Tergugat bertindak sebagai Komisioner. Penulis memberikan saran bahwa utamakan Perjanjian secara tertulis dalam kesepakatan bisnis apapun sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa bisnis maka sudah ada bukti yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian konstruksi hukum.

---

XThis thesis discusses how the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant relates to The Business Property of 4 units Bassura City Apartments and how the legal construction of 4 apartment unit puchase related to civil case decision number 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. This research is a prescriptive normative juridical law research using secondary data which is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that legal relationship between the Plaintiff and the Defendant could not be categorized as a husband and wife because in the trial, the Defendant did not include evidence that between himself and the Plaintiff had carried out an Islamic marriage. The Defendant does not have rights to 4 units Bassura City Apartments if the marriage between her and the Plaintiff is not registered at KUA Kecamatan referring to Article 5 jo. Article 7 paragraph (1) Kompilasi Hukum Islam that Islamic marriage is not legally recognized if the marriage is not registered at KUA Kecamatan. The legal relationship between the Plaintiff and the Defendant is as a business partner referring to the statement of witness EH and evidence P-6. Furthermore, based on the results of the study, the legal construction of the purchase of 4 units Bassura City Apartments for sale refers to evidence P-6 made by the Defendant, witness EH’s statement and the Defendant’s good faith in documenting the receipt of money (evidence P-5) from the Plaintiff to the Defendant. The author examines that the Defendant’s position is as an intermediary for the Plaintiff to manage the business property of buying and selling 4 units Apartments Bassura City as regulated in Article 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) where the Defendant acts as a Commissioner. The author advises that prioritizing a written agreement in any business agreement so that if in the future ther is a business dispute, then there is clear evidence and does not create uncertainty in legal construction.