Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government.