Perkembangan teknologi memengaruhi sektor jasa keuangan. Berdasarkan Survei Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2019, jumlah inklusi keuangan masyarakat di Indonesia khususnya pada sektor pasar modal tidak diikuti oleh kenaikan literasi keuangan. Pertumbuhan investor pasar modal membutuhkan alternatif yang terjangkau dan mudah diakses salah satunya salah satunya adalah robo-advisor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi penyerahan robo-advisor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pungumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas robo-advisor dapat beragam dari objeknya hingga mekanisme pemungutannya tergantung dari model bisnis robo-advisor dalam penyerahannya. Lebih lanjut, penyerahan robo-advisor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 sebagai penyerahan jasa, namun setelah dianalisis lebih lanjut berdasarkan proses bisnisnya menunjukkan bahwa robo-advisor dapat dikenakan PPN sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Selain itu, perbandingan kebijakan atas pengenaan pajak atas konsumsi robo-advisor antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilihat persamaan karakterisasi objek robo-advisor berdasarkan proses bisnisnya.

---

The development of ICT affects every aspect and sector of life including financial service. According to National Survei on Finansial Literacy by OJK, the financial inclusion growth in Indonesia is not followed by finansial literacy especially in capital market sector. The investors needs assistance to achieve their personal investement goals using robo-advisor as a helpful tools. This study analyzes the Value Added Tax (VAT) policy on robo-advisors supplies based on their transcation schemes and business models. This research condecuted using qualitative approach. Data used in this research collected through in-depth interview and literature study. The analysis carried out by breaking down each business model occurs on the supplies of robo-advisors and analyzed according Indonesia VAT regulation, then compared to consumption tax treatment on robo-advisor in the United States. The result of this study shows that VAT levied on robo-advisor can vary from the object and the administrative mechanism depends on the business model used when supplies occurred. Furthermore, even under current regulation namely Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 robo-advisor’s VAT levied as supply of service, but after being analyzed using related theory and regulations upon its business model, it shows that robo-advisor’s supplies are consisted of supplies of service and intangible good. This research also shows that the comparation between the policy in Indonesia and United States has the similarity in criteria in determining robo-advisor as consumption tax object