Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic