Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

---

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated.