Melawan penyebaran narasi hoaks, intoleran, ekstremisme, dan radikalisme, peran pemerintah dan masyarakat di media sosial sangat dibutuhkan sebagai kontra dari narasi dan propaganda kelompok teroris. Akan tetapi, masih terdapat bias dalam membangun narasi guna melawan kelompok teroris. Untuk itu perlu dilakukan upaya dekonstruksi kontra narasi terorisme melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual ini adalah untuk melihat sejauh mana konstruksi kontra narasi, kontra propaganda yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat melihat hal-hal yang perlu dilakukan dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa media sosial BNPT yang berisikan konten kontra narasi kepada kelompok radikal lebih dominan, sehingga memunculkan stigma, secondary deviance terhadap kelompok agama tertentu, penggunaan diksi yang yang sulit diterima oleh masyarakat serta pengemasan konten yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyusunan kontra narasi agar lebih optimal.
In terms of against the spreading of hoaxes, intolerance, extremism and radicalism narratives, the role of government and society in social media is urgently needed to counter the propaganda narrative of terrorist groups. However, there are still deficiencies in narrative development that need to be improved through deconstruction efforts. This research uses a virtual ethnographic approach to discover how far the government has constructed counter-narratives and counter-propaganda so that it can see things that need to be deconstructed. The results show that BNPT has paid more attention to religious terrorist groups, potentially leading to the rise of stigma and secondary deviance towards certain religious groups. Also, the diction used by BNPT is difficult to understand for several people. Last, the packaging content is less attractive. Therefore, improving a counter-narrative strategy is needed to be more optimal.