Ship arrest merupakan mekanisme dengan mana pihak yang mempunyai klaim pelayaran mengamankan jaminan atas kapal tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme penahanan kapal tanpa melalui gugatan, namun peraturan pelaksananya tidak kunjung terbit. Di sisi lain, sektor pelayaran yang kegiatannya lintas negara akan banyak berhadapan dengan unsur asing. Penyelesaian perkara dengan unsur asing membutuhkan analisis tersendiri menurut ilmu hukum perdata internasional. Singapura telah mempunyai ketentuan ship arrest yang diatur secara khusus. Terlebih, posisi Singapura dalam jajaran pelabuhan tersibuk di dunia menyebabkan sistem hukum Singapura telah terbiasa berhadapan dengan unsur asing. Untuk itu, penelitian ini akan mengadakan perbandingan pengaturan antara hukum Singapura dengan hukum Indonesia. Studi kasus turut diadakan untuk mengetahui penyelesaian perkara ship arrest yang melibatkan unsur asing. Hasil analisis akan memperlihatkan kondisi hukum Indonesia sekaligus menunjukkan apakah terdapat kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan masing-masing negara. Penelitian berpendapat bahwa ketentuan hukum Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk menopang praktik menahan kapal tanpa melalui gugatan yang melibatkan unsur asing.

---

Ship arrest provides a mechanism with which a party could apply for arrest of vessel to secure a maritime claim without being preceded by a lawsuit. Law Number 17 of 2008 on Shipping has regulated a similar mechanism. However, implementing regulation of the provision has yet to be enacted. International shipping activities will inevitably encounter foreign element. Settlement of dispute involving foreign element requires analysis of private international law. Singapore currently has a specific legislation on ship arrest. Moreover, Singapore’s reputation as one of the world’s busiest ports indicating that Singapore’s legal system has been familiar with foreign element. Therefore, this research seeks to compare regulations under Singaporean and Indonesian law. The case studies afterwards will depict the settlement process of ship arrest disputes relating to foreign element. The analysis aims to show the status quo of Indonesian law and whether further regulation is needed. This research is conducted with juridical-normative method utilizing documents and library materials to study the existing regulations and court judgments from each country. It argues that there is a need to renew the Indonesian law regarding mechanism to arrest a ship without going through a lawsuit which concurrently involves a foreign element.