Kondisi ekonomi yang unik akibat pandemi COVID-19 menghasilkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam kebijakan transfer pricing, baik bagi para Wajib Pajak maupun bagi pemerintah. Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena pandemi ini di antaranya adalah menetapkan pembanding yang andal dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terutama pada tahun-tahun keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Performa bisnis suatu perusahaan yang terkena dampak ekonomi dari pandemi pada tahun 2020 akan sulit disebandingkan jika disandingkan dengan performa perusahaan pembanding pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya oleh karena kondisi perekonomian yang berbeda. OECD mengeluarkan sebuah pedoman mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada masa COVID-19. Para Wajib Pajak diharapkan dapat mendokumentasikan bagaimana dan sejauh mana mereka telah terdampak oleh pandemi. Panduan yang dikeluarkan OECD tidak menjelaskan secara spesifik teknis yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak dalam rangka menerapkan kewajaran dan kelaziman usaha, terutama dalam menetapkan perusahaan pembanding yang andal. Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana mengenai penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak dapat menganalisa sejauh mana dan dalam hal apa saja transaksi afiliasi mereka terdampak pandemi, lalu melakukan penyesuaian pada hal-hal yang terdampak pandemi tersebut. Selain itu, Wajib Pajak dapat mendokumentasikan sejauh mana Wajib Pajak telah terdampak oleh pandemi sebagai paduan bagi pemeriksa pajak ketika melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

---

The unique economic conditions caused by the COVID-19 pandemic have created its own challenges in applying the principles of fairness and business practice in transfer pricing policies, both for taxpayers and for the government. The problems caused by this pandemic phenomenon include establishing a reliable comparison in the application of the principles of fairness and business practice, especially in the financial years affected by the COVID-19 pandemic. The business performance of a company affected by the economic impact of the pandemic in 2020 will be difficult to compare with the performance of a comparison company in 2019 and in previous years due to different economic conditions. The OECD issued a guide regarding the application of the principles of fairness and business practice that can be carried out by companies during the COVID-19 period. Taxpayers are expected to be able to document how and to what extent they have been affected by the pandemic. The guidelines issued by the OECD do not specifically explain the technicalities that must be carried out by taxpayers and tax examiners in the context of implementing fairness and business practices, especially in determining a reliable comparison company. Indonesia does not yet have implementing regulations regarding the application of fairness and customary business, so this causes legal uncertainty in its implementation. To overcome this, Taxpayers can analyse to what extent and in what ways their affiliated transactions are affected by the pandemic, then make adjustments to matters affected by the pandemic. In addition, taxpayers can document the extent to which taxpayers have been affected by the pandemic as a guide for tax examiners when conducting audits of taxpayers' tax obligations.