Saat ini di Indonesia, meskipun belum banyak literatur yang membahas schutznorm theorie (teori relativitas) secara khusus, tetapi telah terdapat perbedaan dalam penerapannya. Setidaknya terdapat 2 (dua) putusan yang menggambarkan perbedaan penerapan ini, yakni putusan nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Njk dan putusan nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya hubungan antara schutznorm theorie dengan perbuatan melawan hukum dan menganalisis penerapannya dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa schutznorm theorie dapat digunakan untuk menentukan hak gugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dan terdapat perbedaan penerapan schutznorm theorie dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu diatur pedoman penerapannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dimana pedoman ini sebaiknya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yakni bahwa hukum acara perdata mengenal adanya schutznorm theorie untuk menentukan hak gugat, sebagaimana kedudukan legal standing dalam gugatan di MK RI sehingga dapat diperiksa lebih dulu sebelum masuk pokok perkara sebagaimana dismissal process di PTUN.

---

Currently in Indonesia, although not much literature has specifically discussed the schutznorm theory (relativity theory), there have been differences in its application. There are at least 2 decisions that illustrate the difference: verdict number 48/Pdt.G/2016/PN.Njk and verdict number 13/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Therefore, this paper will discuss how the actual relationship between schutznorm theory and tort and analyze its application in tort lawsuits. This research is in the form of juridical-normative, which is descriptive-analytical, by using qualitative analysis method based on document study. The results of this study found that schutznorm theory can be used to determine the right to sue in tort lawsuits and there are differences in the application of schutznorm theorie in tort lawsuits. Thus, it is necessary to set guidelines for its application to guarantee legal certainty and justice, where these guidelines should be regulated in a Supreme Court Regulation (PERMA), that civil procedural law recognizes the existence of the schutznorm theory (relativity theory) to determine the right to sue, such as legal standing to file a lawsuit at the Constitutional Court of Republic Indonesia so that it can be examined first before entering the main case, such as the dismissal process at the State Administrative Court of Republic Indonesia.