Kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak menggunakan tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah dinyatakan dengan jelas. Namun pada kenyataannya, banyak WP yang tidak memenuhi kriteria yang menggunakannya. Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, pada tahun 2021, sebanyak kurang lebih 19% dari total setoran PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 merupakan setoran oleh WP tidak memenuhi kriteria. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, serta alasan yang menyebabkan banyaknya WP tidak memenuhi kriteria yang memanfaatkan tarif tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario Diagnosis-Masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan serta kuesioner kepada AR, dan data sekunder diperoleh dari data KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan adanya beberapa penyebab masalah, diantaranya yaitu program prioritas pengawasan yang bukan pada jenis pajak PPh Final, AR yang jarang melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak, dan kompetensi AR yang tidak merata. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi tindakan yang dibagi menjadi rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi tersebut adalah memberikan target minimal kegiatan kunjungan kepada masing-masing AR, evaluasi program prioritas pengawasan, serta mengadakan pelatihan secara berkala kepada AR baik dari hard skill maupun soft skill.

---

The criteria for Wajib Pajak (WP) who are eligible to use the Final Income Tax rate according to Government Regulation Number 23 of 2018 have been clearly stated. But in reality, many of them who are not eligible use it. At Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, in 2021, approximately 19% of the total Final Income Tax deposits according to PP 23 of 2018 are deposits by WP who are not eligible. This study aims to find out the monitoring system implemented at Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, as well as the reasons that cause many ineligible WPs to take advantage of this rate. This study is case study research with Problem-Diagnosis scenario. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. Data is divided into primary data and secondary data, where primary data is obtained from interviews with the Account Representative (AR) and the Head of Supervision Section as well as questionnaires with AR, and secondary data is obtained from the database of Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office. The results of the research and analysis show that there are several causes of the problem, including priority supervision programs that are not on the Final Income Tax, AR which rarely visits taxpayers' places, and competence of AR that is not equal. Therefore, this study provides several recommendations of action which are divided into short-term recommendations and long-term recommendations. The recommendations are to provide a minimum target for visiting activities for each AR, evaluate priority monitoring programs, and conduct periodic training for AR, both hard skills and soft skills.