Pengaturan mengenai narkotika seharusnya segera direvisi dengan menambahkan anestesi ketamine ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai daftar golongan I. Revisi Undang-Undang ini disebabkan karena peredaran anestesi ketamine belum memiliki pengaturan secara tegas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Adanya suatu ketetapan dalam peraturan mengenai narkotika dan lampiran dalam perubahan penggolongan akan mempengaruhi pemberian sanksi yang nantinya akan diberikan kepada setiap orang yang  terbukti memiliki, menyimpan, menguasai  atau menyediakan anestesi ketamine. Dibalik perkembangan paradigma mengenai peredaran anestesi ketamine ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melampirkan anestesi ketamine sebagai obat injeksi umum melalui formulariun nasional. Namun usaha tersebut belum dapat memenuhi pengaturan atas tindakan penyalahgunaan dari sediaan perihal anestesi ketamine tersebut. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan terkait pengaturan mengenai peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam menangani peredaran anestesi ketamine di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini untuk memberikan data serinci dan seteliti mungkin mengenai informasi atau gejala yang ada yakni mengenai peredaran anestesi ketamine. Dalam hal ini juga mengkaji dan menganalisis literatur yang berkenaan dengan pengaturan anestesi ketamine. Dalam penelitian ini juga akan menganalis peredaran anestesi ketamine untuk masuk dalam lampiran golongan I Undang-Undang Narkotika serta saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan anestesi ketamine di Indonesia. 

---

Regulations regarding narcotics should be revised immediately by attachment ketamine anesthesia to the annex to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a list of class I. The existence of a stipulation in the regulations regarding narcotics and the annex in the change of classification will affect the imposition of sanctions which will later be given to everyone who is proven to possess, store, control or provide ketamine anesthesia. Behind the development of this paradigm regarding the distribution of ketamine anesthetics, the government through the Ministry of Health has attached ketamine anesthetics as a general injection drug through the national formulary. However, these efforts have not been able to comply with regulations regarding the misuse of the ketamine anesthetic preparations. This study will analyze the problems related to the regulations regarding the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. The responsibility of the government through the Ministry of Health, the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia, the Food and Drug Monitoring Agency of the Republic of Indonesia in dealing with the distribution of ketamine anesthetics in Indonesia. This research is a juridical-normative research with a descriptive research type where this research is to provide data as detailed and accurate as possible regarding existing information or symptoms, namely regarding the distribution of ketamine anesthesia. In this case also reviewing and analyzing the literature relating to the ketamine anesthesia settings. This research will also analyze the circulation of ketamine anesthetic to be included in attach group I of the Narcotics Law as well as suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problem of misuse of ketamine anesthesia in Indonesia.