Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak bagi korban KDRT, serta penanganan pelakunya. Beberapa hak yang dapat diperoleh oleh korban KDRT adalah berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap kedua bentuk hak tersebut dinilai belum optimal. Dengan demikian, tulisan ini hendak menelaah dan meneliti implementasi dari perlindungan sementara dan perintah perlindungan di beberapa aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, tulisan ini juga akan melakukan tinjauan terhadap aturan dan implementasi dari perlindungan sementara serta perintah perlindungan di negara lain, khususnya Singapura dan Malaysia. Tinjauan tersebut bertujuan untuk melihat kekurangan dalam UU PKDRT sebagai upaya optimalisasi perlindungan terhadap korban. Penelitian ini juga hendak melihat urgensi terhadap dibentuknya peraturan turunan tentang mekanisme pelaksanaan perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

---

As a response to the ever-increasing cases of domestic violence in Indonesia, the Indonesian government enacted the “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Law Number 23 of 2004) concerning the elimination of domestic violence (UU PKDRT). UU PDKRT was legislated to protect the rights of domestic violence victims and the handling of perpetrators. Some rights granted to the victims are temporary protection and a protection order, albeit executed with poor implementation. Therefore, this paper is written to study and investigate the implementation of temporary protection and protection order across law enforcement institutions and other relevant organizations or agencies. The paper also reviews the enactment of those two rights in other countries, specifically Singapore and Malaysia. This review is conducted to spot the shortcomings in the UU PKDRT in an effort to optimize the protection of victims. The paper concludes with a suggestion for the urgency of establishing derivative regulations on the implementation mechanism of temporary protection and protection order.