Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan seorang notaris dalam jabatan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam perbuatannya bukan hanya terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara pidana tetapi juga adanya pelanggaran yang dilakukan notaris berkaitan dengan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris atas uang titipan pembayaran objek perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan implikasi perbuatan notaris terhadap PPJB berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal sehingga menghasilkan bentuk penelitian berupa eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini adalah notaris harus bertanggungjawab secara pidana berupa hukuman penjara selama enam (6) bulan dan seharusnya hukumannya diperberat sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Perbuatan notaris tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif dan kode etik, apabila adanya laporan kepada Dewan Pengawas Notaris berkaitan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban secara perdata, apabila notaris terbukti tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya, dengan gugatan yaitu PMH. Kedua implikasi atas perbuatan notaris diluar kewenangannya terhadap PPJB yaitu akan memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun dapat dibatalkan seperti ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN, apabila notaris menjadikan dirinya pihak, ataupun menjadi pihak untuk diri sendiri dalam suatu kedudukan, akan tetapi tetap menjadi akta PPJB yang seutuhnya apabila sebatas notaris hanya diberikan kuasa oleh para pihak untuk menjadi perantara pembayaran dalam objek PPJB dan tidak dituangkan kedalam akta.

---

Deeds Notary who accepts deposit money payment object on deed he made is outside deeds authority notary. A Notary has an obligation to follow the applicable legal guidelines so as not to harm himself and others. In practice, there are notaries who comply with applicable regulations in Decision Supreme Court number 1407 K/Pid/ using deposit money related to the payment of the PPJB object that he made and was proven to have committed a crime of continuous embezzlement with a prison sentence of six (6) months. The act of embezzlement committed by a notary in office should receive a more severe punishment, such as the purpose of punishment is to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in his actions he was not only proven to have committed an act against the law criminally, but also a violation committed by a notary related to the Law on Notary Office (UUJN) and the Notary Code of Ethics. A notary must understand the limitations of his duties and authority as a notary by being trustworthy and honest. With this brief description, the issues raised regarding the Notary's Responsibilities for Money Entrusted with Payment of the Object of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The results of this study, the first, namely the responsibility of the notary who received the money deposited for the payment of the PPJB object in the decision, namely Notary AM was proven to have committed embezzlement with a penalty in the form of imprisonment for six (6) months and should have been linked to 52 KUHPid of the Criminal Code regarding aggravation of sentences. From the criminal act, an administrative accountability and code of ethics can also be requested, if there is a report to the Notary Supervisory Board related to the act. Likewise with civil liability, if the notary is proven not to return money that is not his, with a lawsuit, namely PMH. Implications on deed Notary outside authority against PPJB namely will have proof as deed under hand or could canceled like provision Article 52 paragraph (3) UUJN, if Notary Public make himself parties, or Becomes party for self alone in something position, will but permanent becomes the complete PPJB deed if limited Notary only given power of attorney by the parties for becomes intermediary payment in PPJB object and not poured into the deed.