Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusannya, serta pelanggaran aspek formal substansial di dalamnya yang menjadi dasar pembatalan Surat Keputusan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 569 K/TUN/2019 jo. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, menunjukkan bahwa peran dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam kasus ini belum tercermin secara sempurna, dikarenakan di dalamnya masih terdapat pelanggaran pada aspek formal dan substansial dari Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal, penerbitan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai hasil tanggapan persetujuan atau penolakan tersebut berperan sangat penting dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pertimbangan yang lebih matang, berhati-hati dan cermat dalam memberikan penilaian, serta perlunya pertimbangan hakim yang lebih mendalam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran aspek prosedural dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

---

A Regional Notary Honorary Council Decree with inconsistent answers on the basis of the same object, subject, and application from the Investigator will certainly has fatal legal consequences for the notary and other related parties. This is because the Decree itself should always have a consistent answer in order to achieve legal certainty. The issues raised in this study are regarding the role of the Regional Notary Honorary Council in relation to the issuance of its Decree, as well as the violation of substantial and formal aspects in it, which became the basis for the cancellation of the Decree based on the Verdict Number 569 K/TUN/2019 jo. Verdict Number 13/G/2018/PTUN-TPI. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used along with an explanatory research type. The result of the analysis in this study is that the role of the Regional Notary Honorary Council in this case has not been perfectly reflected, because apparently there are still some violations in the formal and substantial aspects of the State Administrative Court. This happens even though, the issuance of the Regional Notary Honorary Council Decree as a result of the approval or rejection response plays a very important role as a form of legal protection for Notaries. Thus, the advice that can be given is that the Notary Honorary Council can provide more mature, and careful considerations in providing assessments, as well as the need for more in-depth judges considerations by not ignoring violations of the procedural aspects in State Administrative Courts.