Sejak sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, pasar sukuk terus mengalami perkembangan secara global sebagai sarana investasi, baik digunakan oleh perusahaan maupun digunakan oleh pemerintah negara. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tantangan bagi perkembangan pasar sukuk, salah satunya adalah terjadinya kasus gagal bayar sukuk profil tinggi di beberapa negara. Kasus gagal bayar sukuk yang terjadi di beberapa negara tersebut menunjukan bahwa pengaturan dalam suatu negara mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk dan rupanya, masih terdapat negara yang tidak mempunyai sistem hukum yang mengayomi dan melindungi pemegang sukuk. Hal tersebut menjadi menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan sukuk Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sukuk dalam hal sukuk tersebut gagal bayar, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan kontribusi terbesar kedua dalam menerbitkan sukuk secara domestik dan internasional. Mengingat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang mempunyai kontribusi lebih besar dalam pasar sukuk dibanding Indonesia maka skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang sukuk yang diatur di Indonesia dengan di Malaysia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sukuk dalam hal terjadi gagal bayar sukuk, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif, maupun perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan di Malaysia. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan perubahan pengaturan perlindungan hukum pemegang sukuk di Indonesia sehingga menjadi lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

Since the first sukuk issuance in 2001, the sukuk market has continued to develop globally as an investment method, both used by companies and by state governments.  However, there are several factors that can pose a challenge to the development of the sukuk market, one of which is the occurrence of high-profile sukuk default cases. The sukuk default cases that occurred in several countries demonstrates that regulations in a particular country have a significant role in providing legal protection to sukuk holders in the event of a sukuk default and apparently, there are still countries that do not have regulations that protects sukuk holders. This raises the question on whether Indonesia's regulations have provided legal protection for sukuk holders in the event of sukuk defaults, especially since Indonesia is the country with the second largest contribution in the sukuk market, both domestically and internationally. Given that Malaysia is the only country that has a larger contribution to the sukuk market than Indonesia, this thesis will discuss and analyse comparisons between the regulations on the legal protection for sukuk holders regulated in Indonesia with the regulations in Malaysia, which can provide recommendations for improving the regulations in Indonesia. This study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. Based on the comparative analysis between Indonesia and Malaysia, it can be concluded that both the regulations in Indonesia and Malaysia have provided legal protection to sukuk holders in the event of default on sukuk, both preventive and repressive legal protection. However, there are several similarities and differences between those regulated in the regulations in Indonesia and those in Malaysia. Therefore, it is recommended to make changes to the Indonesian regulations to create a more comprehensive, clear and thorough regulatory framework on the legal protection for sukuk holders.