Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keputusan banding sengketa pajak PT TII atas pembayaran jasa luar negeri dalam industri telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keputusan sengketa pajak PT. TII tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diperlukan penegasan oleh DJP terkait persyaratan formal dan material atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak untuk menghindari sengketa pajak yang sama. Penentuan jangka waktu pajak masukan dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan PPN harus memperhatikan proses bisnis dan perjanjian bisnis. PT TII direkomendasikan untuk mengatur dalam perjanjian dengan pelanggan detil prosedur transaksi sehingga memudahkan pemeriksa pajak dalam menentukan tanggal faktur pajak, batas akhir pengkreditan pajak masukan dan menentukan dokumen yang dipersamakan sebagai faktur pajak

---

This study aims to evaluate PT TII's tax dispute appeal decision on paying offshore services in the telecommunications industry. This study uses descriptive qualitative analysis techniques based on literature studies, documentation, and interviews with expert interviewees. The results of the study concluded that the tax dispute decision of PT. The TII is under applicable tax laws and regulations. The DGT needs confirmation regarding the formal and material requirements for documents equated with a Tax Invoice to avoid the same tax dispute. Determining the period when input tax can be credited per VAT provisions must pay attention to business processes and agreements. PT TII is recommended to arrange an agreement with the customer regarding details of transaction procedures to make it easier for the tax examiner to determine the tax invoice date, the deadline for crediting input tax, and the documents that are equated to a tax invoice.