Pembangunan ekonomi dipercaya dapat memberikan dampak yang besar bagi suatu negara, khususnya terhadap kesejahteraan rakyat, dengan mengembangkan berbagai sektor bidang usaha pada setiap klasifikasi bentuk usaha. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk tujuan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang adalah dengan adanya penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Bentuk upaya untuk mendorong kualitas dan kuantitas penanaman modal yang baik diperlukan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan deregulasi peraturan kebijakan penanaman modal. Persyaratan permodalan minimum merupakan salah satu bentuk pengaturan pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing yang juga dierapkan di Indonesia. Salah satu bentuk deregulasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kegiatan penanaman modal asing adalah dengan pengundangan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja), termasuk beberapa peraturan turunan dan pelaksananya. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pengaturan persyaratan permodalan minimum bagi penanaman modal asing di Indonesia yang berujung pada munculnya ketidakpastian hukum pelaksanaan persyaratan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dan pelaksanaan persyaratan permodalan minimum pada penanaman modal asing di Indonesia dan mengetahui pengaturan di beberapa negara lain seperti Australia dan Thailand agar dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan kebijakan persyaratan penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif yang didukung dengan studi kepustakaan literatur untuk mengetahui permasalahan terkait asas hukum, sistematika, dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis dan pendekatan disiplin hukum analitis dan preskriptif dengan harapan dpat memberikan analisis, pemahaman dan kenyataan. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan studi perbandingan dengan beberapa negara yaitu Thailand dan Australia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakefektifan pengaturan persyaratan permodalan minimum yang dikarenakan beratnya persyaratan permodalan yang harus dipenuhi sehingga berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanan persyaratan tersebut.

---

Economic development is believed to have a major impact on a country, especially on the welfare of the people, by developing various business sectors in each classification of business forms. One way that is considered effective for the purpose of economic development for developing countries is through investment, including foreign direct investment. Efforts to encourage good quality and quantity of investment require harmonization, synchronization, and deregulation of the investment policy regulations. Minimum capital requirement is one form of regulatory restriction (barrier to entry) on foreign direct investment activities that is also applied in Indonesia. One form of deregulation of investment policy to encourage foreign investment activities is the enactment of Law No. 11/2020 (Job Creation Law), including several implementing regulations. However, there are still some shortcomings in the regulation of minimum capital requirements for foreign direct investment in Indonesia, which leads to legal uncertainty in the implementation of these requirements. This research aims to analyze the legal certainty of the regulation and implementation of minimum capital requirements on foreign investment in Indonesia and to know the regulation in some other countries such as Australia and Thailand so that it can be used as a comparison in determining the policy requirements of foreign investment. This research uses a juridical-normative form of research supported by literature studies to find out issues related to legal principles, systematics, and harmonization between legislation and legal research. The type of research used is a type of normative legal research with a juridical approach method and an analytical and prescriptive legal discipline approach in the hope of providing analysis, understanding, and reality. This research will also be complemented by comparative studies with several countries, namely Thailand and Australia. The results of this study found that there is a lack of clarity and ineffectiveness in regulating minimum capital requirements due to the severity of capital requirements that must be met so it has an impact on the emergence of legal uncertainty in the implementation of these requirements.