Badan hukum yayasan yang telah dibatalkan seharusnya tidak dapat diangkat kembali oleh organ pembina yang telah lama mengundurkan diri. Pada kenyataannya, pendirian Yayasan Pengusaha Banyumas didirikan berdasarkan akta yang telah dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum pembatalan akta yayasan dan status yayasan baru yang didirikan berdasarkan pada akta-akta yayasan yang telah dibatalkan oleh para pembina yayasan. Untuk itu, penelitian doktrinal ini dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil analisis diantaranya Pertama, pembatalan akta dapat dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh organ pembina yayasan sebagaimana dalam Pasal 28 UU Yayasan. Akibat hukum dari pembatalan ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020 adalah yayasan menjadi bubar sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Yayasan juncto Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban atas Yayasan Putera Harapan Banyumas menjadi milik Yayasan Putera Harapan Banyumas yang baru dikarenakan adanya hubungan erat yang berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewajiban yayasan yang aktanya dibatalkan. Kedua, terhadap status yayasan baru yang didirikan oleh Yayasan Pengusaha Banyumas berdasarkan penyesuaian akta Yayasan Putera Harapan Banyumas yang telah batal yakni akta nomor 3 tanggal 3 Desember 1997 tidak dapat dilakukan mengingat Tuan LBJ selaku Pembina yayasan telah mengundurkan diri pada tahun 2003 sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama yayasan, serta harta kekayaan yayasan merupakan harta kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun Pembina sebagaimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sehingga akta yang dibuat oleh Notaris AP menjadi batal demi hukum, Yayasan Pengusaha Banyumas tidak dapat menggunakan kata yayasan pada nama depannya, dan pengurus Yayasan Pengusaha Banyumas yang bukan lagi sebagai badan hukum bertanggung jawab secara renteng

---

A foundation legal entity that has been canceled should not be reappointed by the governing body that has long resigned. The establishment of the Banyumas Entrepreneurs Foundation was established based on an annulled deed as stated in the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020. The problem in this thesis is the legal consequence of the cancellation of the foundation deed and the status of a new foundation established based on the foundation deed that has been canceled by the foundation’s supervisors. For this reason this doctrinal research uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using a document study which is the analyzed supported by the interviews with informants. The results of the analysis include the First, the cancellation of the deed can be carried out by the authorities, in this casem it is carried out by the foundation’s supervisory organs as stipulated in Article 28 of the Foundation Law. The legal consequences of the cancellation, in terms of the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020, are that the Banyumas Entrepreneurs Foundation is dissolved and the rights and obligations of the Putera Harapan Banyumas Foundation belong to the new Putera Harapan Banyumas Foundation. Second, regarding the status of the new foundation established by the Banyumas Entrepreneurs Foundation based on adjustments to the deed of the Putera Harapan Banyumas Foundation which had been canceled, namely deed number 3 dated December 3, 1997, it could not be carried out considering that Mr. LBJ as the gounder of the foundation had resigned in 2003 so he had no legal standing to act on behalf of the foundation, and the assets of the foundation are assets that are separate from the Founders and Trustees as in Article 6 to Article 7 of Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulations concerning Implemenytation of the Law on Foundations so that deed made by AP’s Notary became null and void, the Banyumas Entrepreneurs Foundation could not use the word foundation in their first name, and the management of the Banyumas Entrepreneurs Foundation who was no longer a legal entity was jointly and severally responsible.