Penyedia jasa pengiriman merupakan peran yang dibutuhkan terlebih dengan meningkatnya kegiatan e-commerce, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ideal terhadap jalannya proses pengiriman barang. Kendati demikian, pelaksanaan terhadap jasa kurir dirasa masih kurang dalam mengatasi masalah yang ada, sebagai upaya perbaikan terhadap suatu pengawasan sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan konsumen maka dilakukan analisis menggunakan metode yuridis normatif pada penelitian ini dengan membandingkan dua lembaga antara Indonesia dengan Malaysia yang kemudian ditemukan persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Lembaga yang berada di Malaysia termasuk kedalam non-struktural yang tentunya berbeda dengan Indonesia yang berada dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bahwa lembaga Malaysia atau dikenal dengan Malaysian Communications and Multimedia Commission merupakan lembaga yang berperan dalam mengawasi jalannya komunikasi dan multimedia di Malaysia salah satunya peningkatan terhadap jasa kurir sebagaimana ketentuan Postal Service Act 2012. Lembaga ini lebih mengikuti perkembangan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada dibantu dengan perusahaan-perusahaan pengiriman yang terkait guna mengetahui kendala dan solusi yang terjadi, sedangkan Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai penyedia jasa pengiriman masih menekankan terhadap pemetaan cakupan wilayah dan pelacakan jasa kurir. Pelaksanaan kebijakan di Indonesia dan Malaysia tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat menjadi solusi terhadap kedua negara ini, bahwa Indonesia telah memiliki pembaruan terhadap sistem perizinan sedangkan Malaysia memiliki kebijakan terhadap pengaduan masyarakat akan tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh jasa kurir yang membantu pihak dalam mengatasi kendalanya. Penulisan ini dimaksudkan agar terdapat regulasi yang baru terkait penyedia jasa pengiriman terkhusus kurir maupun peningkatan terhadap peran lembaga di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

---

Delivery service providers are a role that is needed especially with the increase in e-commerce activities, so that an ideal supervisory is needed for the process of delivery goods. Nevertheless, the implementation of courier services is still lacking in overcoming existing problems, as an effort to improve supervisory as well as adjust to consumer needs, an analysis was carried out using normative juridical methods in this study by comparing two institutions between Indonesia and Malaysia which later found similarities and difference in implementation. Institutions in Malaysia are classified as non-structural which is certainly different from Indonesia which is under the auspices of the Ministry of Communications and Informatics, that the Malaysian institution or known as the Malaysian Communication and Multimedia Commission is an institution that has a role in overseeing the course of communication and multimedia in Malaysia, one of which is increasing courier services as stipulated in the Postal Act 2012. This institution follows community developments in overcoming existing problems assisted by related delivery companies to find out the problems and solutions that occur, while Indonesia in making policies regarding delivery service providers still emphasizes mapping the scope region and tracking courier service. The implementation of policies in Indonesia and Malaysia certainly have their respective advantages and disadvantages which can be a solution for these two countries, that Indonesia has had an update on the licensing system while Malaysia has a policy against public complaints of default or unlawful acts by courier services that help parties to overcome the problem. This writing is intended so that there are new regulations regarding delivery service providers, especially couriers as well as an increase in the role of institutions in Indonesia, in this case the Directorate General of Post and Information.