Rencana perdamaian yang telah dihomologasi oleh pengadilan niaga haruslah merupakan rencana perdamaian yang pelaksanaannya dapat dijamin dan bersifat adil bagi seluruh pihak. Namun demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pernah melakukan homologasi terhadap sebuah rencana perdamaian yang isinya memungkinkan dilakukannya perubahan terhadap rencana perdamaian tersebut di luar pengadilan, sebagaimana dibahas dalam tulisan ini. Permasalahan ini dianalisis secara yuridis-normatif dengan tujuan memberikan kontribusi pada diskursus hukum kepailitan mengenai kekuatan hukum suatu perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dan menguji penerapan asas hukum dalam perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tidak memiliki kekuatan hukum. Argumentasi tersebut dilandaskan pada fakta bahwa perjanjian perdamaian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, berbagai asas dalam hukum kepailitan, hukum perjanjian, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak diterapkan. Penulis memberikan saran agar para legislator dapat mempertimbangkan untuk menyisipkan ketentuan mengenai perubahan terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam peraturan pelaksana dan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim pengadilan niaga yang menangani homologasi perdamaian.

---

A commercial court-legalised composition plan should be one whose implementation is legally guaranteed and able to provide justice to all parties involved. Yet, Central Jakarta Commercial Court has legalised a composition plan whose contents allow for an amendment of said composition plan to be made outside of the court, as is discussed in this paper. This particular problem is answered by utilising normative-juridical research approach where the Author seeks to examine the legal enforceability of an amendment of a legalised composition plan and identify the implementation of several legal principles within an amendment of a legalised composition plan. The outcome of the research showed that an amendment of a legalised composition plan does not have any legal enforceability. The argumentation is based on the fact that the composition plan violated the provision stated in Article 285 Section 2 of the Law regarding Bankruptcy. Furthermore, legal principles in the fields of bankruptcy law, contract law, and court decisions were not implemented. The Author suggests that legislators consider to include a provision regarding an amendment of a legalised composition plan in a regulation and that Judicial Commission exert a more thorough surveillance on commercial court judges who legalise composition plans.