Pemotongan dana donasi sebesar lebih dari 10% yang dilakukan oleh Yayasan XXX merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 6 PP 29/1980 dan mencederai maksud dan tujuan yayasan sebagai non profit organization. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari penyimpangan dana donasi oleh Yayasan XXX ; dan, peran notaris untuk melakukan konstruksi pasal agar mencegah kembali terjadinya kasus penyimpangan dana donasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah (1) Perlu dilakukan perumusan ketentuan  mengenai batasan upah yang dapat diterima oleh Pembina dan organ yayasan lainnya agar dapat meminimalisir penyelewengan pemanfaatan dana donasi. Organ pada Yayasan XXX dalam menjalankan tugas & jabatannya tidak menjalankan fiduciary duties dan duty of care dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tanggung jawabnya adalah secara pribadi pada masing-masing organ yang terlibat. Penyimpangan dana donasi yang dilakukan oleh Yayasan XXX memberikan kewajiban bagi para organ melakukan pengembalian uang, barang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Yayasan XXX sejalan dengan amanat Pasal 70 ayat 2 UU 16/2001. (2) Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 UU 16/2001 notaris sebagai pejabat umum memiliki peran terhadap pencegahan terjadinya penyimpangan pemanfaatan dana donasi pada yayasan yang bergerak dalam bidang PUB yaitu melalui konstruksi pasal dalam AD dan/atau ART yang sifatnya memberikan batasan atas kegiatan PUB yayasan. Indonesia perlu membentuk lembaga pengawas khusus kegiatan PUB seperti di California & Singapura

---

The deduction of donation funds of more than 10% made by the XXX Foundation is a deviation from Article 6 of PP 29/1980 and injures the purpose and purpose of the foundation as a non-profit organization The problem in this study is about the legal consequences of irregularities in donation funds by the XXX Foundation; and the role of the notary to carry out the construction of the article in order to prevent the re-occurrence of cases of irregularities in donation funds. To answer these problems, normative juridical research methods with explanatory research types are used. The results of the analysis in this study are (1) It is necessary to formulate provisions regarding the limit on wages that can be received by the Trustees and other organs of the foundation in order to minimize the misappropriation of the use of donation funds. Organs at XXX Foundation in carrying out the duties of their positions do not carry out fiduciary duties and duties of care where the act is an unlawful act so that the responsibility is personally on each organ involved. Deviation of donation funds made by the XXX Foundation provides an obligation for organs to make refunds, goods and/or other forms to the XXX Foundation in line with the mandate of Article 70 paragraph 2 of Law 16/2001. (2) In line with the provisions of Article 14 paragraph 1 of Law 16/2001, notaries as general officials have a role in preventing irregularities in the use of donation funds to foundations engaged in the PUB sector, namely through the construction of articles in the AD and/or ART which in nature provide limits on the activities of the foundation PUB. Indonesia needs to establish a special supervisory agency for PUB activities such as in California Singapore.