Rancangan perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 melahirkan ketentuan baru, yaitu kewajiban pemberian label terhadap bahan kemasan plastik polikarbonat. Pelabelan ini dikhususkan bagi kemasan plastik polikarbonat yang mengandung BPA melebihi ambang batas 0,01 bpj. Zat BPA merupakan komponen kimia yang dapat ditemukan dalam plastik polikarbonat dan kemasan pangan kaleng dengan efek yang membahayakan kesehatan, khususnya mengakibatkan gangguan terhadap hormon dan fungsi organ tubuh seperti gangguan ginjal dan kanker. Kendati demikian, terdapat pro kontra terkait ketentuan pelabelan yang membuat kebijakan ini tidak kunjung disahkan. KPPU menilai kebijakan ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat mengingat pelabelan ini hanya ditujukan kepada galon isi ulang berbahan plastik polikarbonat yang pada praktiknya memiliki persebaran 99% industri AMDK dan hanya 1% yang menggunakan galon berbahan Polietilena Tereflatat (PET) sekali pakai. KPPU menilai kebijakan ini merupakan perlakuan diskriminatif yang menyebabkan kompetisi rendah dan menyebabkan posisi dominan terhadap pelaku usaha tertentu. Skripsi ini akan menganalisis mengenai dampak dari pelabelan BPA dari segi hukum persaingan usaha. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan peraturan-peraturan terkait persaingan usaha tidak sehat dan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan deskriptif analitis.

---

The draft of amendment of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency No. 31 of 2018 induce to a new provision, namely the obligation for labelling of polycarbonate plastic packaging materials that contains BPA. This labelling is specifically for polycarbonate plastic packaging contains BPA that exceeds the threshold of 0.01 ppm. BPA is a chemical component that can be found in polycarbonate plastic and canned food packaging with harmful effects on health, especially causing disturbances to hormones and organ function, such as kidney problems and cancer. Nevertheless, there are pros and cons related to the labelling provisions which make this policy not legalized yet. KPPU considers that this policy can lead to unfair business competition considering that this labelling is only aimed at refillable water gallons made of polycarbonate plastic which in practice has a 99% distribution of the bottled drinking water industry and only 1% used gallons made of disposable polyethylene terephthalate (PET). KPPU considers that this policy is a discriminatory treatment that causes low competition and as results in a dominant position for certain business actors. This thesis will analyse the impact of BPA labelling from the perspective of business competition law. This writing used library research methods with regulations related to unfair business competition and qualitative analysis methods that will produce analytical descriptive.