Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia.