Perbuatan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris seharusnya berperan dalam membantu menciptakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang bersifat preventif. Notaris dapat mencegah terhindar dari adanya hukuman apabila dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melanggar larangan serta sanksi yang ada pada UUJN. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan notaris menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak dalam putusan pengadilan negeri nomor  25/pdt.g/2018/Pn.Krg. Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berfokus pada norma-norma hukum positif yang berdasarkan bahan sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris yang bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena akibat dari perbuatan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh yakni tindakan notaris yang tidak mengembalikan sertipikat pada pemiliknya merupakan perbuatan melanggar hukum. Notaris harus lebih memperhatikan dalam menerima sertipikat yang diserahkan oleh bukan pemegang hak, agar langkah selanjutnya notaris dapat meminta surat kuasa tertulis, atapun dengan surat kuasa tidak tertulis dan dihadiri oleh pemegang hak serta pihak ketiga. Tindakan notaris menerima sertipikat  hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak seharusnya melaksanakan penolakan dan diberikan pemberian edukasi kepada para penghadap. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya perlu selalu mengacu pada aspek nilai kehati-hatian agar terhindar dari kesalahan dan pelanggaran hukum. Tanggung jawab notaris yang menyerahkan sertipikat hak milik pengurusan balik nama yang dimohonkan oleh bukan pemegang hak ada 3 (tiga). Secara pidana yaitu penggelapan pada jabatan, secara perdata adalah perbuatan melawan hukum dan pertanggung jawaban administrasi.

---

The act of a notary handing over a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-right holder is an unlawful act. Notaries should play a role in helping to create a preventive legal certainty and protection for the public. Notaries can avoid being punished if in carrying out their work they do not violate the prohibitions and sanctions contained in UUJN. The issue raised is regarding the authority of a notary to hand over a certificate of ownership rights to transfer the title filed by a non-right holder in a district court decision number 25/pdt.g/2018/Pn.Krg. This research is in the form of normative juridical analysis, the research conducted focuses on positive legal norms based on secondary materials. The research typology is explanatory in nature which aims to identify the phenomena resulting from these actions. The research results obtained are that the action of a notary who does not return the certificate to the owner is an unlawful act. The notary must pay more attention to receiving certificates submitted by non-right holders, so that the next step is that the notary may request a written power of attorney, or with an unwritten power of attorney and be attended by the right holder and a third party. requested by non-right holders should carry out the refusal and provide education to the appearers. Notaries in exercising their authority need to always refer to the aspect of prudential values ​​in order to avoid mistakes and violations of the law. There are 3 (three) responsibilities of a notary who submits a certificate of ownership of the transfer of title requested by a non-rights holder. Criminally, namely embezzlement in office, civilly it is an act against the law and administrative responsibility.